Admin
WASHINGTON — Upaya pemakzulan terhadap penjahat perang Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth resmi bergulir. Seorang anggota Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan kembali resolusi pemakzulan terhadap Hegseth dengan menyoroti keterlibatannya dalam perang AS melawan Iran serta sejumlah operasi militer lainnya.
Langkah Massie mendapat dukungan dari Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries. Tokoh Partai Demokrat itu secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap upaya pemakzulan Hegseth.
Dalam wawancara dengan ABC News pada Ahad (8/11/2026), Jeffries menyatakan dirinya mendukung penuh resolusi pemakzulan tersebut. Ia menilai Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan dan membahayakan keamanan nasional AS.
“Pete Hegseth harus disingkirkan,” ujar Jeffries.
Jeffries juga menuding Hegseth menjadi salah satu pihak yang mendorong perang terhadap Iran yang dinilainya sebagai konflik berisiko tinggi dan menghabiskan biaya besar.
Menariknya, upaya pemakzulan itu justru diprakarsai Massie, anggota Partai Republik dari Kentucky yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintahan Trump. Massie pertama kali mengajukan resolusi tersebut pada 15 September lalu.
Warga menyiapkan pemakaman massal untuk korban serangan sekolah perempuan di Minab, Iran, Selasa (3/3/2026). Sebanyak 165 siswi dan guru meninggal akibat serangan udara Israel-AS terhadap sekolah tersebut pada 28 Februari 2026. – (IRANIAN FOREIGN PRESS DEPARTMENT)
Resolusi setebal 34 halaman itu memuat delapan pasal tuduhan terhadap Hegseth. Tiga tuduhan pertama berkaitan dengan perang melawan Iran.
Salah satu tuduhan paling serius dalam resolusi pemakzulan tersebut berkaitan dengan serangan militer AS terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran. Serangan pada 28 Februari 2026 itu menewaskan lebih dari 150 warga sipil, termasuk sekitar 120 anak perempuan.
Massie menuding Hegseth telah melemahkan dan mengabaikan berbagai mekanisme perlindungan warga sipil dalam operasi militer AS. Kebijakan tersebut dinilai berkontribusi terhadap jatuhnya korban dalam serangan terhadap sekolah yang seharusnya tidak menjadi sasaran militer.
Dalam dokumen pemakzulannya, Massie menyoroti dugaan pengabaian terhadap aturan hukum konflik bersenjata dan standar operasional militer yang dirancang untuk meminimalkan korban di kalangan nonkombatan.
Serangan Minab menjadi sorotan internasional karena sebagian besar korban merupakan anak-anak berusia sekolah dasar. Laporan investigasi media AS juga menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan militer AS dalam serangan tersebut.
Selain serangan Minab, Massie juga mempersoalkan operasi militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik timur. Operasi tersebut dituding menewaskan sedikitnya 243 orang tanpa melalui proses hukum.
Dengan demikian, tuduhan terhadap Hegseth tidak hanya menyangkut keputusan membawa AS berperang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres, tetapi juga dugaan pelanggaran hukum perang, keselamatan warga sipil, dan akuntabilitas operasi militer AS.
Massie juga menilai Hegseth melanggar Undang-Undang Kewenangan Perang 1973 (War Powers Resolution) karena melibatkan militer AS dalam permusuhan tanpa deklarasi perang maupun persetujuan Kongres. Operasi militer tersebut juga terus berlangsung meskipun Kongres telah menyerukan penghentian keterlibatan pasukan AS.
“Menhan Hegseth melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Massie ketika pertama kali mengajukan resolusi tersebut.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, tiba di Heliport Wall Street untuk dibawa ke gedung pengadilan federal di New York, AS, Senin (5/1/2026). – (EPA/Stringer)
Tuduhan lainnya berkaitan dengan tindakan balasan terhadap Senator Demokrat Mark Kelly yang mengkritik kebijakan militer pemerintahan Trump. Massie juga mempersoalkan operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta operasi militer AS terhadap kelompok Houthi di Yaman yang dinilai tidak memperoleh persetujuan Kongres.
Politico melaporkan, upaya pemakzulan Hegseth kembali memperoleh momentum setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilu sela (midterm elections). Perang Iran dan dampak ekonominya menjadi salah satu persoalan yang membebani pemerintahan Trump.
Massie menilai Hegseth tidak lagi layak memimpin Pentagon. Ia bahkan mendesak Trump memberhentikan menteri pertahanannya tersebut sebelum pergantian komposisi Senat pada Januari mendatang.
Sementara itu, Ketua DPR AS Mike Johnson menolak upaya pemakzulan tersebut. Johnson menilai pemakzulan seorang pejabat kabinet ketika AS masih terlibat operasi militer di luar negeri akan memberikan gambaran buruk kepada sekutu maupun lawan Washington.
Presiden Trump juga tetap membela Hegseth. Ia menyatakan masih memiliki kepercayaan terhadap menteri pertahanannya itu dan tidak berniat menggantinya.
Trump bahkan memerintahkan Departemen Kehakiman AS menyelidiki ancaman pemakzulan yang dilontarkan sejumlah politikus Demokrat. Ia menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk pemerasan politik.
Hegseth sendiri menepis tuduhan terhadapnya. Ia menyebut upaya pemakzulan itu sebagai manuver politik untuk menghancurkan reputasinya.
Presiden AS Donald Trump (tengah), bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth (kanan), saat rapat kabinet di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, DC, 26 Maret 2026. – (EPA/WILL OLIVER / POOL)
“Saya dan tim tidak khawatir dengan kegaduhan ini,” kata Hegseth kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Resolusi pemakzulan tersebut kini kembali menjadi perhatian DPR AS setelah Massie mengajukannya ulang. Berdasarkan prosedur parlemen, resolusi istimewa semacam itu harus ditindaklanjuti dalam dua hari kerja legislatif setelah diajukan.
Jika disetujui DPR, proses selanjutnya akan bergulir ke Senat. Namun, pemakzulan tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatan. Pemberhentian seorang pejabat kabinet membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat atau sedikitnya 67 suara.
Dengan demikian, meskipun mendapat dukungan luas dari Demokrat, peluang pemberhentian Hegseth masih menghadapi tantangan politik di Senat. [WI/REP]
