Admin
JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait keaslian ijazah yang ia gunakan mendaftar kontestasi politik.
“Kami dapat informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar. Pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Ia tak menjelaskan di mana pertemuan itu berlangsung. kendati demikian, kabar yang beredar di kalangan wartawan pertemuan itu digelar di salah satu rumah di kompleks rumah dinas menteri dan pejabat negara di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia. Namun, dia membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg tersebut mengungkap adanya pembicaraan langsung mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden di tengah polemik yang berkaitan dengan putusan lembaga peradilan. Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah akan mengamati pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, hari ini DPR sudah mulai bersidang setelah reses cukup panjang sehingga pihaknya belum bisa banyak berkomentar.
“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Setelah DPR membuka persidangan, Yusril menuturkan baru akan diketahui perkembangan yang terjadi di Parlemen, khususnya terkait sikap terhadap dua putusan pengadilan tertinggi RI mengenai surat keterangan ijazah Wapres. Dua putusan dimaksud, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran dikabulkan sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Yusril mengaku mendapatkan informasi bahwa MA akan mengunggah putusan dimaksud pada laman resminya dan sesudah diunggah, putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh tergugat.
“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” ungkapnya.
Pasalnya, dia menyampaikan putusan MK bersifat final and binding (mengikat). Begitu pula dengan putusan MA, yang bersifat final apabila putusannya telah diunggah di laman resmi.
Apabila putusan sudah diunggah, Menko mengatakan dari segi hukum maka administrasi negaranya telah selesai. Selanjutnya, ia mengungkapkan proses hukum tata negara yang akan berjalan, namun pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut mencuat di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, dia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Puan mengatakan, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan tersebut sebelum memutuskan tindak lanjutnya.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” kata Puan saat ditanya hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pihaknya mengatakan, pimpinan DPR selanjutnya akan memproses berbagai masukan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah wacana pemakzulan Gibran belum akan mengalami perkembangan pada masa sidang kali ini, Puan mengatakan DPR masih akan mendengarkan masukan yang telah dihimpun sebelum masa persidangan dibuka.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” kata Puan mengakhiri.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, penggunaan Hak Angket maupun Hak Interpelasi tidak relevan untuk merespons persoalan tersebut.
Doli mengatakan, DPR tidak boleh tinggal diam setelah masa reses berakhir dan masa sidang kembali dibuka. Pihaknya menyebut, aspirasi masyarakat yang menginginkan DPR mengambil sikap terhadap putusan MK dan MA harus direspons.
“Saya kira DPR enggak boleh tinggal diam. Ya, tidak boleh tinggal diam ya, harus merespons putusan MK dan MA itu yang memang sekarang semua mengarah kepada DPR ya. Apapun sikapnya nanti yang diambil oleh DPR, DPR tidak boleh tidak bersikap,” kata Doli di kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, menurut Doli, dua hak pertama tidak tepat digunakan untuk merespons persoalan tersebut.
“Hak interpelasi itu kan bertanya, nah apalagi yang mau kita tanya? Hak angket tuh mau diselidiki, apa yang mau kita selidiki? Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu Hak Menyatakan Pendapat,” katanya.
Doli menegaskan, sikap tersebut telah dia sampaikan dalam komunikasi dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi lain. Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama.
“Jadi, kalau standing position saya kalau menggunakan hak, itu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat bukan Hak Angket,” katanya.
Dia menyebut, komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lain masih akan berlanjut setelah para anggota kembali ke Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Doli, pembahasan tersebut harus berlandaskan kepentingan rakyat dan kepatuhan terhadap konstitusi. Dia juga menekankan pentingnya menghormati putusan lembaga hukum.
“Yang kedua, kita ini adalah negara hukum, negara yang harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Sebagai bentuk kepatuhan itu, ya kita menghormati putusan-putusan institusi hukum apalagi institusi hukum itu institusi hukum tertinggi,” ucapnya.
Doli menambahkan, tindak lanjut atas putusan hukum tersebut pada akhirnya akan memasuki wilayah politik dan membutuhkan keputusan DPR. [ags/rep]
