Admin
JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menerima sedikitnya delapan nama yang mengajukan proteksi terkait skandal penyadapan dan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya hanya enam orang.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan satu di antaranya mengajukan status justice collaborator (JC). “Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang diajukan perlindungan),” kata Wawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya Polri memang mengajukan enam saksi untuk masuk dalam program perlindungan di LPSK. Akan tetapi kata Wawan, pada Jumat pekan lalu dua saksi lagi diajukan untuk status perlindungan serupa.
Namun Wawan menolak mengungkap saksi-saksi yang dimohonkan perlindungan itu. “Untuk siapa-siapanya itu, masih dirahasiakan. Kita lihatin prosesnya lebih lanjut,” kata dia. Ketika ditanya apakah sudah ada yang mengajukan JC? Wawan mengungkapkan ada. “Ya satu di antaranya itu,” ujar Wawan.
Kasus penyadapan dan akses ilegal saat ini sudah menetapkan empat orang tersangka. Semua tersangkanya itu merupakan para perwira bintang tinggi aktif di kepolisian. Di antaranya, Jenderal LSP yang diketahui sebagai mantan Kapolri, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Irjen EH, dan Irjen SU. Semuanya sejak jadi tersangka langsung dijebloskan ke sel tahanan di Mako Brimob, kecuali tersangka Irjen SU yang dalam kondisi stroke.
Para tersangka itu, dikatakan melakukan penyadapan dan ilegal akses komunikasi terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, para tersangka itu juga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nama mantan presiden, para ketua umum partai poliitk, pengusaha, insan media, sampai aktivis-aktivis di LSM. Kemarin, Sidang Etik dan Profesi Polri memutuskan untuk memecat Irjen ASN dari keanggotaannya di kepolisian.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tanpa kompromi siapapun pelaku penyadapan terhadap Presiden, baik yang dilakukan oleh oknum internal Polri.
Terkait dinamika yang terjadi di internal Polri saat ini, dengan adanya aksi penyadapan, Suyudi menegaskan bahwa itu ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah, yang menyadap pemimpin tertinggi di republik ini adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat, di Jakarta, Selasa.
Meski menyayangkan adanya insiden tersebut, Suyudi menilai ada hikmah besar di baliknya. Peristiwa itu justru memicu gelombang dukungan luas dari rakyat Indonesia yang sebelumnya terbelah di media sosial kini menjadi solid dan kompak karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.
Suyudi menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara.
Ia memastikan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba menciderai kedaulatan negara. “Siapapun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya,” sambungnya. [gs/rep]
