Admin
JAKARTA — Polandia menghadapi krisis konstitusional setelah Presiden Karol Nawrocki menuding adanya pengambilalihan paksa Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Ketegangan memuncak ketika presiden membatalkan perjalanan kenegaraan ke Senegal, mendatangi gedung pengadilan pada dini hari, dan terlibat konfrontasi dengan sejumlah hakim yang keabsahan pengangkatannya masih dipersengketakan.
Nawrocki pada Sabtu (31/10/2026) menyerukan perundingan darurat dengan para pemimpin partai politik di parlemen untuk mengatasi krisis tersebut. Ia menyebut peristiwa di Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Polandia yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.
“Tadi malam telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan secara paksa terhadap lembaga negara yang diatur konstitusi,” kata Nawrocki dalam pernyataan resmi kepresidenan, Sabtu.
Presiden juga mengumumkan telah berkonsultasi dengan Ketua Pertama Mahkamah Agung Polandia, Zbigniew Kapiński, yang memiliki pandangan serupa mengenai sengketa tersebut. Menurut Nawrocki, tindakan kelompok hakim yang mengambil alih kepemimpinan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang sah.
“Sehubungan dengan ancaman terhadap keamanan internal Republik Polandia, hari ini saya menggelar konsultasi mendesak dengan perwakilan kekuatan politik di parlemen untuk menstabilkan situasi politik dan memulihkan tatanan konstitusional,” ujarnya.
Namun, tuduhan pengambilalihan paksa tersebut dibantah secara substantif oleh kubu hakim yang didukung pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk. Mereka berpandangan bahwa perubahan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan hukum akibat penolakan pimpinan sebelumnya terhadap sejumlah hakim pilihan parlemen.
Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa perselisihan tersebut merupakan eskalasi terbaru konflik panjang antara pemerintahan Tusk yang berorientasi pro-Uni Eropa dan kelompok politik konservatif yang bersekutu dengan Nawrocki. Kedua kubu saling menuding telah melanggar prinsip supremasi hukum dan membahayakan independensi lembaga peradilan.
Presiden Pulang Mendadak, Konfrontasi Terjadi Dini Hari
Krisis mulai meningkat pada Jumat (30/10/2026) ketika hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański. Korwin-Piotrowska kemudian menyatakan mengambil alih tugas memimpin lembaga tersebut sampai persoalan kepemimpinan diselesaikan.
Keputusan itu segera mendapat penolakan dari pimpinan pengadilan sebelumnya dan para politikus oposisi. Akun resmi Mahkamah Konstitusi di platform X yang masih dikelola kubu lama bahkan menyatakan telah terjadi pengambilalihan situs lembaga secara ilegal dan menuduh pihak yang terlibat melakukan kudeta.
Ketika situasi tersebut berkembang, Nawrocki sedang melakukan perjalanan menuju Senegal untuk kunjungan kenegaraan. Presiden memutuskan memutar balik pesawatnya dan kembali ke Warsawa setelah memperoleh informasi mengenai perkembangan di Mahkamah Konstitusi.
Setibanya di Polandia, Nawrocki terlebih dahulu menemui Kapiński sebelum mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada Sabtu. Kedatangannya disertai sejumlah pejabat dan petugas pengamanan kepresidenan, sementara aparat kepolisian telah berjaga di sekitar gedung.
Rekaman video yang beredar memperlihatkan Nawrocki terlibat saling dorong ketika berusaha melewati sekelompok hakim di pintu masuk gedung. Di antara hakim tersebut terdapat Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, dan Maciej Berek yang pengangkatannya masih dipersoalkan pihak kepresidenan.
Menurut laporan Notes from Poland dan Euronews, Nawrocki kemudian terlibat perdebatan langsung mengenai legitimasi para hakim tersebut. Korwin-Piotrowska menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya merupakan hakim Mahkamah Konstitusi yang berhak menjalankan tugas.
“Kami adalah hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Korwin-Piotrowska kepada presiden sebagaimana terekam dalam video yang beredar.
“Kalian bukan hakim Mahkamah Konstitusi,” jawab Nawrocki.
Konfrontasi tersebut memicu perbedaan versi mengenai siapa yang memulai kontak fisik. Pihak kepresidenan menuding para hakim menghalangi presiden dan melanggar perlindungan terhadap kepala negara, sedangkan kubu hakim menuduh Nawrocki memaksa masuk dengan mendorong orang-orang di depannya.
Presiden bertahan di kompleks pengadilan selama beberapa jam sebelum meninggalkan lokasi menjelang pukul 05.00 waktu setempat. Setelah itu, ia meminta polisi meninggalkan kawasan pengadilan dan menyatakan telah membantu Bartłomiej Sochański memasuki gedung untuk menjalankan tugas yang menurutnya masih sah.
Polisi Tahan Tiga Demonstran
Ketegangan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi turut memicu demonstrasi di luar kompleks pengadilan. Ratusan pendukung kelompok oposisi berkumpul sejak Jumat malam untuk memprotes perubahan kepemimpinan lembaga tersebut.
Associated Press melaporkan aparat kepolisian menahan tiga demonstran setelah terjadi kericuhan di sekitar pagar pengamanan. Sejumlah peserta aksi dilaporkan melemparkan benda ke arah polisi dan berusaha menerobos pembatas yang dipasang untuk mengamankan kompleks pengadilan.
Para demonstran berasal dari kelompok pendukung Partai Law and Justice (PiS) serta sejumlah organisasi politik konservatif lainnya. Ketua PiS Jarosław Kaczyński dan beberapa politikus oposisi turut terlihat di lokasi untuk menyatakan penolakan terhadap tindakan kelompok hakim yang mengambil alih kepemimpinan Mahkamah Konstitusi.
Sebagian peserta demonstrasi menuding pemerintahan Tusk berupaya menguasai lembaga peradilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, pemerintah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan perubahan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memulihkan independensi sistem peradilan.
Menurut laporan media Polandia Onet, polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi setelah menerima informasi mengenai risiko gangguan ketertiban. Aparat menegaskan kehadiran mereka ditujukan untuk mencegah kekerasan dan melindungi keselamatan orang-orang di kompleks pengadilan.
Polisi juga menyatakan tidak memasuki bagian dalam gedung ketika sengketa kepemimpinan berlangsung. Pernyataan tersebut penting karena Nawrocki sebelumnya menuding adanya pengerahan kekuatan negara untuk mengambil alih lembaga konstitusional itu.
Mengapa Dua Kubu Berebut Mahkamah Konstitusi?
Perselisihan yang terjadi pada akhir Oktober berakar dari konflik mengenai independensi Mahkamah Konstitusi Polandia yang berlangsung sejak 2015. Ketika itu, pemerintahan Partai Law and Justice melakukan perubahan besar terhadap sistem peradilan yang kemudian mendapat kritik dari sejumlah lembaga Uni Eropa.
Pemerintah PiS yang berkuasa pada 2015 hingga 2023 dituding berupaya memperbesar pengaruh politik terhadap pengangkatan hakim dan pengelolaan lembaga peradilan. Sejumlah perubahan tersebut memicu perselisihan dengan Komisi Eropa mengenai prinsip supremasi hukum dan independensi hakim.
Ketika Donald Tusk kembali memimpin pemerintahan pada 2023, koalisinya berjanji mengembalikan independensi lembaga peradilan serta memperbaiki hubungan Polandia dengan Uni Eropa. Namun, rencana tersebut menghadapi penolakan dari presiden yang memiliki hubungan politik dengan PiS.
Pemerintahan Tusk tidak mengakui legitimasi sejumlah hakim yang diangkat pada masa pemerintahan sebelumnya. Pemerintah juga mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Bogdan Święczkowski yang dianggap sebagai bagian dari struktur peradilan yang terbentuk ketika PiS berkuasa.
Sebaliknya, Nawrocki dan kelompok oposisi menilai pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi atau menyingkirkan hakim melalui langkah politik. Mereka menegaskan setiap perubahan harus dilakukan dengan mengikuti prosedur pengangkatan dan pemberhentian yang diatur hukum Polandia.
Konflik semakin rumit ketika parlemen mulai memilih hakim-hakim baru untuk mengisi kursi yang kosong di Mahkamah Konstitusi. Menurut Notes from Poland, sepanjang 2026 parlemen telah memilih delapan hakim baru, tetapi Nawrocki menolak mengambil sumpah lima orang di antaranya.
Para hakim yang tidak diambil sumpahnya kemudian mengucapkan sumpah melalui mekanisme di parlemen dan menyerahkan dokumen pengangkatan kepada kantor kepresidenan. Akan tetapi, Święczkowski menolak mengakui pengucapan sumpah tersebut sebagai dasar yang cukup untuk menjalankan kewenangan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Situasi ini menciptakan persoalan mendasar mengenai siapa yang secara hukum berhak menduduki kursi hakim dan mengambil keputusan di pengadilan. Kubu pemerintah menganggap pemilihan oleh parlemen sudah memberikan legitimasi, sedangkan kubu presiden menegaskan pengucapan sumpah di hadapan kepala negara merupakan bagian penting dari prosedur konstitusional.
Penangguhan Ketua Mahkamah Picu Krisis
Perselisihan tersebut memuncak ketika Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara Święczkowski dan Sochański pada Jumat. Keputusan itu diambil dengan mengacu pada ketentuan hukum mengenai penghentian sementara pelaksanaan tugas hakim dalam keadaan tertentu.
Menurut laporan media Polandia XYZ, dasar yang digunakan ialah Pasal 130 Undang-Undang tentang Organisasi Pengadilan Umum. Ketentuan tersebut memungkinkan penghentian sementara tugas hakim untuk jangka waktu terbatas apabila terdapat alasan hukum tertentu, termasuk kepentingan menjaga kewibawaan pengadilan.
Korwin-Piotrowska menuding pimpinan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menghalangi penyelenggaraan sidang umum yang melibatkan seluruh hakim pilihan parlemen. Ia juga mempersoalkan pengaturan komposisi hakim dalam pemeriksaan perkara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap pimpinan Mahkamah Konstitusi masih dipersengketakan. Kubu Święczkowski menilai Korwin-Piotrowska tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara pimpinan lembaga, terlebih ketika statusnya sendiri sebagai hakim masih ditolak oleh pihak kepresidenan.
Perbedaan tafsir inilah yang menyebabkan dua kelompok mengklaim memiliki kewenangan memimpin lembaga peradilan yang sama. Hingga perkembangan terakhir yang dilaporkan media Polandia pada Sabtu, belum terdapat keputusan yang diterima kedua pihak untuk mengakhiri sengketa tersebut.
Tusk: Pemulihan Supremasi Hukum Harus Dilanjutkan
Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah pemerintahannya untuk mengubah tata kelola lembaga peradilan. Ia menyatakan Polandia memiliki kewajiban memperbaiki sistem hukum setelah delapan tahun pemerintahan PiS yang menurutnya telah melemahkan independensi lembaga negara.
“Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kami,” kata Tusk melalui platform X pada Jumat, sebagaimana dikutip Associated Press.
Menurut Tusk, proses pemulihan lembaga peradilan tidak dapat dilakukan secara mudah karena berbagai persoalan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menilai perubahan tersebut memerlukan tindakan tegas sekalipun menghadapi penolakan dari kelompok politik tertentu.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia, Waldemar Żurek, juga mengkritik tindakan Nawrocki ketika mendatangi Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan rekaman konfrontasi yang beredar menimbulkan kekhawatiran mengenai perilaku kepala negara terhadap para hakim.
Żurek berharap aparat kejaksaan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam insiden tersebut. Namun, pernyataannya belum dapat diartikan sebagai konfirmasi bahwa penyidikan pidana resmi terhadap presiden telah dimulai.
Menteri Kehakiman itu juga mengakui bahwa upaya pembicaraan mengenai sengketa Mahkamah Konstitusi telah dilakukan, termasuk dengan Bartłomiej Sochański. Namun, perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua kubu.
Pemerintah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus kembali menjalankan fungsi utamanya untuk memeriksa perkara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, kubu presiden memperingatkan bahwa perubahan kepemimpinan yang dianggap tidak sah justru dapat memperburuk ketidakpastian hukum.
Presiden Kumpulkan Partai, Amerika Serikat Serukan Pengekangan Diri
Di tengah meningkatnya ketegangan, Nawrocki menjadwalkan serangkaian konsultasi dengan pimpinan kelompok parlemen mulai pukul 13.00 waktu Warsawa, Sabtu. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari langkah politik yang dapat mengurangi konfrontasi dan memulihkan stabilitas lembaga negara.
Kepala Kantor Kepresidenan Paweł Szefernaker menyatakan undangan disampaikan kepada perwakilan kelompok politik di parlemen. Sejumlah tokoh oposisi dan sebagian mitra koalisi pemerintahan Tusk menyampaikan kesediaan untuk menghadiri pembicaraan tersebut.
Szymon Hołownia, pendiri partai Poland 2050 yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, menyerukan dialog antara presiden dan perdana menteri. Ia memperingatkan bahwa konflik terbuka mengenai Mahkamah Konstitusi dapat memperlemah posisi Polandia di tengah tantangan keamanan kawasan Eropa.
Wakil Perdana Menteri sekaligus pemimpin Partai Rakyat Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, juga menyatakan kesediaan mengikuti konsultasi. Namun, tingkat keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan hasil akhir pembicaraan belum dapat dipastikan berdasarkan laporan yang tersedia.
Krisis tersebut turut mendapat perhatian Amerika Serikat, yang merupakan mitra utama Polandia dalam kerja sama keamanan NATO. Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia, Tom Rose, meminta seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memicu kekerasan atau meningkatkan ketegangan politik.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa sengketa konstitusional Polandia mulai mendapat perhatian internasional. Polandia merupakan anggota Uni Eropa dan NATO yang memegang peranan penting dalam keamanan kawasan Eropa Timur, terutama di tengah perang Rusia-Ukraina.
Meskipun demikian, belum terdapat bukti bahwa perselisihan Mahkamah Konstitusi telah mengganggu pelaksanaan kewajiban keamanan Polandia dalam NATO. Dampak yang telah terlihat sejauh ini terutama berupa konfrontasi politik, demonstrasi, dan kebuntuan mengenai kewenangan lembaga peradilan.
Krisis di Warsawa kini menyisakan persoalan yang lebih luas daripada pergantian pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan presiden sama-sama mengklaim sedang mempertahankan supremasi hukum, tetapi keduanya menggunakan penafsiran yang bertentangan mengenai siapa yang berhak menjalankan kewenangan konstitusional.
Selama perbedaan tersebut belum diselesaikan melalui mekanisme hukum atau kesepakatan politik yang dapat diterima, ketidakpastian mengenai legitimasi Mahkamah Konstitusi berpotensi terus berlanjut. Konsultasi darurat yang digagas Nawrocki menjadi salah satu perkembangan penting untuk menentukan apakah perselisihan itu dapat diredakan atau justru memasuki babak konfrontasi berikutnya. [jar/rep]
